MUSI RAWAS, LS – Sebagai kesiapan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Jajaran Polres Musi Rawas, Polda Sumsel menggelar Focus Discussion (FGD).
FGD sendiri digelar, sebagai rangkaian memperingatkan HUT Bhayakara ke 78 tahun. Pelaksanaan FGD berlangsung Auala Gedung Admani Wedana Mapolres Musi Rawas, Hari ini (25/6).
Hadir dalam FGD, Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi SH, SIK, MH, diwakilkan Wakapolres, Kompol M Harsono SH didampingi Kasat Intelkam, AKP Rudi Hartono SH, Kasi Humas, AKP Herdiansyah, Ketua Bawaslu Mura, Yeni Kartini, Divisi SDM dan Parmas KPU Mura, Yogi, Kepala Kesbangpol Mura, Doddy Irdiawan dan perwakilan partai politik.
Wakapolres, Kompol M Harsono SH, menyampaikan kegiatan FGD ini digelar tidak lain dalam rangka bersama-sama baik, Polres Mura, KPU, Bawaslu, Pemda Mura, partai politik, mensukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Mura.
“Selain itu, digelarnya FGD ini, agar pelaksanaan sejak awal hingga selesai Pilkada berjalan dengan aman, damai dan tentram,” ungkapnya.
Kompol Harsono menyebutkan, bahwa melalui dukungan seluruh element. Diharapkan, pesta rakyat sebenarnya memang untuk rakyat, namun tetap ikuti dengan tenang, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman, damai dan kondusif.
“Walaupun warna kita berbeda, ada yang merah, hijau, biru, putih, kuning dan lain-lain, tetapi yang memakai tetap manusia, artinya jangan sampai ada permasalahan, kerusakan ataupun konflik lainnya,” tegas pria berpangkat melati satu ini.
Ada beberap kompenen penting dalam pilkada, sebut Kompol Harsono dimulai penyelenggara mulai dari KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kiranya harus berada dijalur yang lurus, netral dan tidak berpihak.
Kemudian, komponen masyarakat menjadi aktor utama jangan sampai terlibat politik uang, agar Pilkada berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Selanjutnya, komponen peran media (insan pers), juga harus menyampaikan informasi secara berimbang, jangan memihak, menyudutkan, ataupun menginformasi berita hoax.
“lalu, pihak keamanan TNI-Polri Polri yang harus netral tidak memihak, namun saya pastikan khusus Polri (Polres Mura), netral, artinya apabila ada hal yang macam-macam, tidak netral silakan laporkan. Dan juga komponen peran pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Mura menjamin kepastian mengenai anggaran pelaksanaan Pilkada,” bebernya.
Selain itu, mengenai lainya. salah satunya terkait tingkat indeks kerawanan Pilkada di Musi Rawas masih dalam keadaan rawan sedang.
“Maka dari itu, kiranya kita bersama-sama, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan gangguan kamtibmas. Karena apabila hanya insitusi Polri dan TNI, bertugas menjaga keamanan, hal tersebut tidak bisa tercapai, butuh kerjasama bersama,” tandasnya.
Senada disampaikan, Divisi SDM dan Parmas KPU Mura, Yogi mengatakan pastinya kita bersama, mempunyai keinginan pelaksanaan pilkada berjalan dengan sukses, sama halnya pelaksanaan pemilu.
“Dan, saat ini, KPU Mura, sedang melakukan pencocokan data pemilih, nanti akan ada petugas datang kerumah warga untuk mencocokan data pemilih, dan apabila belum ada yang datang kiranya untuk melapor ke KPU Mura. Untuk diketahui, ada 630 TPS diwilayah Kabupaten Mura, dari 630 TPS, ada dua TPS disediakan di Lapas,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Mura, Yeni Kartini, mengatakan bahwa tugas kami (Bawaslu), sebagai bentuk pengawasan sesuai dengan kinerja yakni Cegah, Awasi dan Tindak (CAT).
“Namun, kembali lagi tugas kami akan merasa terbantu apabila ada warga yang ikut membantu melakukan tugas kami, artinya apabila ada hal-hal negatif/kecurangan, silakan untuk melapor ke kami (Bawaslu),” kata Yeni sapaanya
Yeni juga menghimbau kepada ASN, Polri, TNI, untuk bersikap netralitas, jangan sampai terlibat dalam politik ataupun pelaksanaan Pilkada dalam hal ini tidak netral, tim sukses dan lain-lain.
“Kami juga, mengaja isan pers untuk turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan Pilkada. Namun tetap jangan sampai menyampaikan informasi hoax, isu sara, black campaign dan money politic. Pastinya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama,” jelasnya.
Sedangkan dikatakan, Kepala Kesbangpol Mura, Doddy Irdiawan bahwa pemerintah daerah melalui kesbagpol telah menyiapkan pegawai untuk sekretariatan, anggota linmas dan tim medis, selain itu juga menyediakan gedung Pemkab Mura, untuk kesekretariatan bisa digunakan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Dan, untuk diketahui, dana Pileg disiapkan 40 persen khusus KPU dan Bawaslu, namun untuk Pilkada 60 persen ditahun 2024, berikut juga dana pengamanan Pilkada. Namun, kami tegaskan kami siap bersinergi begitu juga dengan insan pers,” sebutnya.
Kemudian, Ketua Partai PKB Mura, H Mochpianto, sedikit memberikan saran sekaligus masukan kiranya pelaksanaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, aturan tidak lepas dari etika artinya apabila sesuai etika tidak akan malu, dan malu tidak terlepas dari akal.
“Apabila hal tersebut dilakukan, pastinya semuanya akan berjalan dengan aman, damai dan kondusif,” ucapnya.
Terakhir, CEO Linggau Pos Grup, Solihin SH, mengatakan sebagai insan pers kiranya, kepada insan pers untuk tetap berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik, UU pers No 40 tahun 1999, untuk ikut berkontribusi pelaksanaan Pilkada ini.
“Namun, tetap memberikan informasi (berita), yang berimbang, tidak memihak, serta tidak membuat berita bohong (hoax),” kata Solihin.
Solihin mengingatkan, untuk mendapatkan informasi yang akurat kiranya kepada KPU dan Bawaslu, untuk membuka/memberikan informasi yang seluas-luas, dan pers sesuai dengan etika jurnalistik bisa memperoleh data untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Artinya, kepada KPU dan Bawaslu, untuk lebih terbuka terhadap media, sehingga media bisa menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang,” tukasnya.
Penulis : ARIE
