Terbaik & Terpercaya
Indeks

Desak Tanggap Darurat, DPRD Musi Rawas Tagih Janji Politik Perbaiki Kerusakan Jalan Trans Subur dan HTI Muara Lakitan

IST DPRD Musi Rawas

MUSIRAWAS, LS – Kerusakan Infrastruktur jalan terjadi, baik itu kerusakan jalan diwilayah Trans Subur maupun HTI Kecamatan Muara Lakitan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas.

Hal itu membuat, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah mendesak Pemerintah Esekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, segera berlakukkan tanggap darurat perbaikan kerusakan jalan tersebut.

Bahkan, DPRD menagih janji politik Bupati Ratna Mahmud sebelum Pilkada 2024, yang mana akan menganggarkan sebesar Rp. 20 Miliar digunakan memperbaiki kerusakan jalan baik yang terjadi di Desa Trans Subur dan HTI Muara Lakitan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah didampingi Wakil Ketua II Yani Yandikan ketika memimpin Rapat Dengar pendapat Umum (<span;>RDPU) DPRD Musi Rawas, melibatkan sejumlah  Kades dan BPD Se-Kecamatan Muara Lakitan, berlangsung di ruang Banggar DPRD, Senin (23/2) siang tadi.

Dijelaskan Politisi partai Golkar Musi Rawas ini, terjadinya kerusakan jalan bahkan telah mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi, baik yang terjadi di wilayah Trans Subur maupun di HTI tentunya menjadi perhatian serius pihaknya.

“Selain mendesak segera memberlakukan tanggap darurat dan menganggarkan perbaikan jalan. Kita DPRD Musi Rawas juga menagih, janji Ratna Machmud sebelum Pilkada 2024 lalu. Sebab, hingga 2026 ini belum juga terealisasikan alias Zonk,” sindir Firdaus Cik Olah.

Lebih jauh, Pria mantan Kepala Desa (Kades) Sungai Pinang Muara Lakitan dua priode ini menambahkan, diadakanya pertemuan rapat dengar pendapat tentunya bertujuan membahasa, terhadap hadirnya aspirasi masyarakat terutama terkait kerusakan fasilitas Infrastruktur jalan dan pelayanan publik disana.

Bahkan, setelah diketahui hal tersebut dikarenakan belum ditepatinya adanya janji politik Bupati. Sehingga, sebagai peran pengawasan sebagai legislatif merekomendasikan pihak eksekutif agar pada APBD perubahan 2026 ini, untuk mengalokasikan anggaran perbaikan.

“Bahkan, nantinya dilanjutkan  untuk dianggarkan kembali pada APBD induk 2027. Yang jelas, sampai jalan di wilayah tersebut benar benar dapat dinikmati masyarakat,” kata dia.

Selain itu, menurut Firdaus Cik Olah langkah DPRD menginginkan agar pemerintah esekutif mempunyai niat tulus agar segera menyelesaikan persoalan jalan di wilayah tersebut. Terlebih lagi, kalau di ingat pada 2025 lalu setidaknya dari Bantuan Gubernur (Banggub) Sumsel ke Musi Rawas saja mencapai Rp 80 miliar. Belum lagi Pokir anggota DPRD sekitar Rp20 miliar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan di wilayah itu, minimal di spot -spot yang sangat rusak.

“Bagaimana akan bisa terealisasi perbaikan jalan di wilayah itu, jika direncanakan saja pun tidak,” tandasnya.

Tidak hanya itu saja, kembali DPRD berikan saran agar pemerintah Esekutif yakni mendorong Dinas PU Bina Marga agar mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel melalui dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).

“Kami bersama Pak Alamsah mendengar langsung janji Bupati Ratna sebelum Pilkada, yang katanya akan anggarkan Rp 20 Miliar untuk perbaikan jalan di wilayah itu,” tegasnya.

Sementara itu, terkait rekomendasi tersebut, Kadis PU BM Musi Rawas Alawiyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan proposal perbaikan  jalan di wilayah itu kepada perusahaan Migas, dimana pada 2025 lalu telah di ACC sebesar 4 miliar dan saat ini sedang proses pelaksanaan.

Sementara pada 2026 ini pihaknya kembali mengajukan sebesar Rp 10 miliar yang diharapkan melalui dana tersebut perbaikan jalan bisa sampai ke perbatasan.

Bahkan, untuk ajuan ke provinsi Sumsel melalui dana BKBK kata Alawiyah, pihaknya belum mengajukan. Belum diajukannya proposal melalui dana BKBK jelasnya, karena  ada kriteria dan perhitungan teknis terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Jika kriteria dan perhitungan teknis tidak sesuai persyaratan,maka setiap ajuan akan direjeck,” katanya singkat.

Sementara itu,  belum tuntasnya rapat membahas infrastruktur di wilayah Trans Subur dan HTI, rapat akan kembali dijadwalkan ulang.

Selain Ketua DPRD Firdaus Cik Olah dan Waka II Yani Yandika, rapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD Musi Rawas Dapil 3 , diantaranya Hendra Adi Kesuma, H Taslim, Syamsul Bahri,Supandi, Aliudin dan Alamsah A Manan.Sementara dari pihak eksekutif, Kadis PU BM dan perwakilan dari Bapedda, Kades, BPD dan tokoh masyarakat 10 desa  dalam Kecamatan Muara Lakitan.

Penulis : ARIE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *