MUSI RAWAS, LS – Meskipun sampai molor 7 jam lamanya, akhirnya rapat paripurna mendengarkan pangangan fraksi-fraksi DPRD Musi Rawas terhadap laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2023 dilangsungkan.
Bertindak sebagai pimpinan sidang, wakil ketua II DPRD Hendra Kusuma, bersama pemerintah esekutif Bupati Musi Rawas Hj.Ratna Mahmud diwakilkan kembali sekretaris daerah (Sekda) Ali Sadikin, Hari ini (24/7) sore tadi sekitar pukul 16.00 Wib.
Masing-masing perwakilan 7 Fraksi mulai dari PDI P, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, Bintang Keadilan, PKB Bersatu menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Berdasarkan pantauan Linksumatera.co.id yang mengikuti jalanya rapat paripurna, hampir sebagian besar fraksi memberikan apresiasi terhadap capaian pemkab Musi Rawas yang sebanyak 9 kali menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan.
Disamping itu, terdapat pula penyampaian aspirasi masyarakat yang disuarakan Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicara Reni Widia Astuti, yang medesak pemkab Musi Rawas agar melakukan perbaikan pendapat asli daerah (PAD) dengan segera mengambil langkah evaluasi kinerja keberadaa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Setelah menyimak, menelaah, mempelajari rapeda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2023 berserta laporan keuangnya. Pertama, Kami Fraksi Bintang Keadailan memberikan apresiasi atas capaian diraih pemkab Musi Rawas meraih predikat WTP sembilan kalinya dan 8 kalinya berturut turut diberikan BPK RI Sumsel,” ucap Reni Widia Astuti bacakan pandangan fraksi bintang keadilan.
Ditambahkan, Reni sapaan akrabnya bahwa pencapaian tersebut diharapkan menjadikan tata kelolah keuangan pemkab Musi Rawas akan menjadi lebih baik lagi.
“Kedua, melalui capaian tersebut berkenaan terhadap realisasi-realisasi pendapatan asli daerah (PAD) anggaran tahub 2023 yang terdiri dari PAD pendapatan, trasfer daerah dan lain-lainya. Fraksi Bintang Keadilan berharap pemkab Musi Rawas tetap konsen terhadap PAD terutam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penyertaan modal adanya BUMD,” paparnya.
Dibeberkanya, bahwa BUMD ada bertujuan untuk melakukan pengelolaan bukan hanya sekedar diperjual belikan. Tetapi, untuk dapatkan Deviden. Selanjutnya, penyertaan modal dilakukan oleh pemkab untuk BUMD hanya beberap BUMD saja bisa menghasilkan cukup signifikan menjadi PAD.
“maka diperlukan segera dilakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, sehingga diharapkN mampu berkontribusi bagi pad dan bukan justru menjadi beban APBD,” bebernya.
Ditambahkan Reni bahwa Fraksi Bintang Keadilan juga menyuarakan aspirasi masyarakat lainya, yakni untuk pemkab Musi Rawas yang juga harus perhatikan pembangunan fasilitas sekolah, terutama yang jauh dari kota agar mendapatkan perhatian demi pemerataan.
“Juga diharapkan dari sisi kesehatan, pemkab musi rawas juga harua mengubah sistem kelas rawat inap di yang tadinya menggunakan sistem satu, dua, dan tiga agar bisa menjadi sistem kelas rawat inap standar,” tandasnya.
Sementara itu, turut mewarnai jalannya rapat paripurna peryataan mengejukan disampaikan Fraksi PKB bersatu melalui juru bicaranya Taslim, dimana fraksi PKB Bersatu hadir dalam agenda rapat paripurna pembahasan raperda laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2023.
“Karena kita satu komadon, memastikan jika fraksi PKB bersatu hadir tanpa memberikan pandangan fraksi,” tutupnya.
Penulis : ARIE
