PALEMBANG, LS – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan ancaman serius, yang mana tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal tersebut didasari, salah satunya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran yakni munculnya bencana kabut asap.
Kabut Asap sendiri, timbulkan sejumlah persoalan gangguan keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum hingga kepentingan geopolitik Indonesia di kawasan ASEAN.
Hal itu dikemukakan, Tony Saputra SH, S.I.K., M.H peserta didik Sespimmen Polri T.A. 2026 dalam menyampaikan, karya tulis akademiknya berjudul “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Era Perubahan Iklim: Strategi Collaborative Policing dalam Menjaga Keamanan Lingkungan dan Kepentingan Geopolitik Indonesia di ASEAN.”
Dikatakan dalam karya tulisnya, Tony Saputra memastikan penanganan karhutla membutuhkan perubahan paradigma, dari pendekatan reaktif menjadi sistem yang lebih prediktif, preventif, kolaboratif dan berbasis scientific investigation.
Bahkan, menurut pria dahulu perna mengenyam tugas sebagai pasukan perdamaian PBB ini. Bahwa, karakter karhutla yang kompleks membuat Polri tidak dapat bekerja sendiri.
Pasalnya, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BMKG, BNPB, perusahaan, masyarakat, akademisi hingga media.
Lebih lanjut, Tony Saputra yang merupakan putra asli kelahiran Sumatera Selatan ini menjelaskan, karhutla memiliki karakter sebagai ancaman keamanan non-tradisional karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
“Kebakaran dapat mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi, menimbulkan persoalan kesehatan, merusak ekosistem, memicu konflik sosial serta menimbulkan kerugian negara,” kata dia.
Terlebih lagi, dalam kejadian Karhutla menimbulkan asap. Dimana, asap sendiri terbawa angin juga dapat melintasi batas negara.
“Sehingga persoalan karhutla berpotensi berkembang menjadi persoalan regional,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ditambahkan Tony bahwa dalam karya tulisnya menyoroti kondisi kawasan ASEAN pada Agustus 2026, ketika ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) meningkatkan status peringatan kawasan ASEAN bagian selatan menjadi Alert Level 3, “Hal itu, setelah mendeteksi peningkatan aktivitas hotspot dan kondisi asap, termasuk indikasi asap lintas batas dari wilayah Kalimantan,” beber Tony Saputra.
Dari situasi tersebut, sebut Pria sekarang berpangkat Komisari Polisi (Kompol) ini, bahwa menunjukkan penanganan karhutla di Indonesia memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga.
“Karhutla dapat berkembang dari persoalan lokal menjadi persoalan regional ketika asap memasuki wilayah negara lain,” tandasnya.
Masih kata Tony Saputra, bahwa s<span;>alah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kompleksitas pembuktian tindak pidana karhutla.
Menurutnya, luas wilayah terbakar, sulitnya akses menuju lokasi serta perubahan kondisi tempat kejadian setelah proses pemadaman membuat penyidik membutuhkan metode pembuktian yang lebih komprehensif.
“Penyidikan tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan maupun keterangan saksi,” kata dia.
Terlebih menyangkur konstruksi perkara, dituturkan Tony Saputra sangatlah perlu diperkuat melalui olah tempat kejadian perkara, titik koordinat,” Kemudian, kondisi lahan, pola pembakaran, dokumen penguasaan lahan, aktivitas perusahaan, alat berat, rekaman komunikasi, data satelit, drone, keterangan ahli serta alat bukti lain yang relevan dan diperoleh secara sah,” tandasnya.
Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan perkara karhutla semakin mengedepankan scientific investigation. Juga menekankan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh.
Kemudian, penegakan hukum tidak hanya menjawab siapa yang melakukan pembakaran, tetapi juga perlu mengungkap siapa yang menguasai lahan, siapa yang memperoleh keuntungan dan apakah terdapat pembiaran atau kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum.
“Namun, penindakan terhadap korporasi tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah. Artinya, prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan kepastian hukum, sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti bertanggung jawab,” bebernya.
Masih kata Tony Saputra, bahwa dirinya dalam karya tulisnya menawarkan pendekatan collaborative policing, sebagai salah satu strategi menghadapi kompleksitas karhutla.
“Model tersebut mengintegrasikan Polri, TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BMKG, BNPB, perusahaan, masyarakat, akademisi dan media dalam satu rangkaian penanganan,” ulasnya.
Selanjutnya, ada namanya t<span;>ahapan mencakup deteksi, verifikasi, pencegahan, pemadaman, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemulihan dan evaluasi.
Dalam model tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam penyelidikan dan penegakan hukum. Sementara itu, unsur lainnya menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.
Kemudian, masyarakat juga ditempatkan sebagai bagian dari sistem deteksi dini melalui penguatan community policing dan jejaring masyarakat peduli lingkungan.
“Dengan pola tersebut, informasi mengenai hotspot maupun potensi kebakaran diharapkan dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” katanya menambahkan.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu bagian penting dalam gagasan karya tulisnya. Untuk itu, kata Tony Saputra sangatlah dibutuhkan data <span;>satelit dapat digunakan untuk mendeteksi hotspot dan memetakan wilayah rawan. Kemudian, Drone dapat dimanfaatkan untuk pemantauan lokasi, dokumentasi TKP, pemetaan luas kebakaran serta identifikasi aktivitas manusia.
“Sementara Geographic Information System (GIS) dapat mengintegrasikan data hotspot dengan kawasan hutan, konsesi, perkebunan, jalan, permukiman, sumber air dan riwayat kebakaran.
Integrasi data tersebut dapat membantu kepolisian menentukan prioritas patroli, melakukan verifikasi lapangan sekaligus memperkuat konstruksi perkara,” tukasnya.
Penulis : ARIE
