MUSI RAWAS, LS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas menggelar Pers Rilis, terima uang Rp. 61.803.987.500,- merupakan uang rapasan tindak pidana korupsi ijin perkebhnan dan kegiatan usaha perkebunan di Wilayah Hukum Kabupaten Musi Rawas, Hari ini (20/8).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Rawas, Dr. Ema Siti Huzaemah Achmad pimpin langsung, Pres Releasenya mengatakan, Kejari Musi Rawas berserta Jaksa Eksekutor Kejari Musi Rawas, berdasarkan Surat Perintah Kajari Musi Rawas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRIN-948/L.6.25/Fu.1/06/2026 tanggal 10 Juni 2026) telah menerima Uang Rampasan sebesar Rp 61.803.987.500,- atas tindak Pidana Korupsi penerbitan Surat Penguasaan HAK (SPH) untuk Ijin Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
“Kemudian dikuatkan juga, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tanggal 23 Oktober 2025 jo.Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2025/PT PLG tanggal 27 November 2025 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3049 K/Pid.Sus/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ungkap Kajari Ema sapaan Akrabnya didampingi Kasi Intel Rio.
Adapun, menurut Dr. Ema rincian uang rampas tersebut terdiri dari, Uang Rp 27.327.662.000,-. Kemudian, Uang Rp 34.023.055.500,-
“Dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sehubungan perkara a quo untuk kemudian disetorkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke rekening kas negara sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara,” kata dia.
Menurut Dr. Ema, bahwa a<span;>tas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Kejaksaan Negeri Musi Rawas melalui Jaksa Eksekutor mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan secara nyata, tepat, dan sesuai dengan amar putusan (vide Pasal 342 ayat (1) KUHAP).
“Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum, karena keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya diukur dari berhasilnya pembuktian dan pemidanaan pelaku, tetapi juga dari terlaksananya putusan pengadilan serta dikembalikannya aset atau hasil tindak pidana kepada negara,” ulasnya.
Selain itu, ditambahkan Dr. Ema pelaksanaan eksekusi terhadap uang rampasan tersebut merupakan bentuk konkret komitmen Kejaksaan, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku
“Tetapi juga pada pemulihan kerugian dan keuangan negara. Karena setiap aset atau hasil tindak pidana korupsi yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan <span;>Inkracht,” tukasnya.
Penulis : ARIE
