*Bahas 4 Raperda Prioritas 4 Raperda Insiatif Sekaligus Lanjutkan Pembahasan 5 Raperda Insiatif 2025
MUSI RAWAS, LS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026.
Hadir pimpin rapat Paripurna Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cek Ola akrab disapa FCO. Kemudian didampingi, Wakil Ketua I Yani Andika dan Ketua II Adzandri. Adapun, pemerintah esekutif dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Mahmud.
Dalam kesempatan momen tersebut, disahkanlah Propemperda. Kemudian dilanjutkan, posesi penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Mahmud, bersama semua unsur Pimpinan DPRD Musi Rawas.
Paripurna sekaligus penandatangan MOU Propemperda 2026 sendiri, dilangsungkan Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Muara Beliti, Senin (4/5).
Ketua DPRD FCO menegaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis setiap tahun.
Penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi dari Kementerian Dalam Negeri serta tata tertib DPRD.
“Program pembentukan peraturan daerah ini penting untuk menjamin tertib administrasi serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar FCO dalam seambutanya.
Sementara itu, dikatan juru bicara Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Musi Rawas, Supandi menjelaskan Propemperda sendiri telah disusun bersama antara DPRD Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas.
Dari itu, Propemperda sendiri dibentuk dengan pertimbangan yakni skala prioritas pembanguam dan kebutuhan hukum daerah.
Sementara itu, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disampaikan juru bicara, Supandi, menyebutkan bahwa Propemperda Tahun 2026 telah disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan hukum daerah.
“Dalam laporanya, telah disepakati ada beberapa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Mulai dari 4 Raperda prioritas tahun 2026 merupakan usulan esekutif, 4 Raperda Insiatif tahun 2026 dan termasuk Lima Raperda Inisiatif 2025 yang dilanjutkan pembahasanya. Dan dari semua Raperda tersebut segera dialakukan serangkai tahapanya baik pembahasan hingga nantinya disahkan,” ungkap Supandi.
Lebih rinci dipaparkan Supandi, bahwa kesemua Raperda dibahas tersebut. Mulai dari empat Raperda prioritas tahun 2026 yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas. Kemudian, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Lalu, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ada juga Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Sedangkan, 4 Raperda insiatif tahun 2026. Pertama Raperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kedua Raperda Pengelolaan Persampahan, Ketiga Raperda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, dan terakhir Raperda terkait Perlindungan Anak. Nah, untuk 5 Raperda dibahas kembali Raperda Penanaman modal, Pencegahan narkoba, Lingkungan hidup, UMKM, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan,” bebernya.
Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh program tersebut kemudian disepakati dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Musi Rawas. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Musi Rawas sekaligus penetapan keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, bersama Ketua DPRD selanjutnya menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tahun 2026.
Penandatanganan MOU tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh Raperda yang telah diprogramkan dapat dibahas secara optimal dan tepat waktu sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas. ADV
