MUSI RAWAS, LS – Dalam arahanya, Kapolres Musi Rawas, AKBP Gokma Uliate Sitompul S.H., S.I.K., menekankan kepada seluruh personel kiranga lebih dulu berikan contoh agar menaati dan tertib aturan. Sebelum, melakukan menertibkan masyarakat pengendara kendaran bermotor.
Ketegaskan itu disampaikan, Kapolres Musi Rawas AKBP Gokma Uliate Sitompul, S.H., S.I.K., dalam kesempatan memberijan arahan sebagai Ispektur Upacara, Apel gelar pasukan Operasi (OPS) Patuh Musi 2026, Hari ini (26/10) pagi tadi.
Dikatakan perwira polisi berpangkat melati dua ini, bahwa saat pelaksanaan Ops Patuh Musi 2026. Diminta kepada seluruh personel agar menaati aturan, sehingga barulah nanti melakukan penerapan aturan tersebut kepada Masyarakat.
“Kita, harus menjadi contoh kepada masyarakat, sebelum kita melakukan penerapan kepada masyarakat. Dan kepada Propam kiranya untuk melakukan pengawasan hingga melakukan penertiban apabila ada hal-hal pelanggaran,” ungkap AKBP Gokma.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Gokma lanjut bacakan arahan<span;> Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K, M.T.C.P, bahwa di informasikan meningkatnya mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan kedisiplinan dan kesadaran dalam berlalu lintas.
“Hal ini menjadi perhatian serius kita bersama, mengingat kecelakaan lalu lintas masih menjadi ancaman terhadap keselamatan masyarakat,” paparnya.
Dari itu tentunya diperlukan perhatian terkait terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan, dari 1.002 kejadian pada triwulan II menjadi 1.130 kejadian pada triwulan III tahun 2026, atau meningkat 12,8%. Di sisi lain, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 213 menjadi 194 orang, atau sebesar 8,9%.
Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa penurunan fatalitas harus terus dipertahankan, sementara peningkatan angka kecelakaan harus dijawab dengan langkah pencegahan yang lebih terarah dan efektif.
“Setiap kecelakaan bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan jiwa dan masa depan keluarga,” paparnya lanjut.
Menyikapi kondisi tersebut, Polda Sumatera Selatan bersama instansi terkait melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi “Operasi Patuh Musi 2026”, selama 14 hari, mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel dengan tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.
Operasi Patuh Musi 2026 dilaksanakan melalui kegiatan preemtif sebesar 20%, preventif 50%, dan penegakan hukum 30%.
Kegiatan preemtif difokuskan pada edukasi dan sosialisasi, preventif melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli, sedangkan penegakan hukum dilaksanakan melalui ETLE sebesar 60%, non-ETLE 5%, dan teguran simpatik 35% dari porsi penegakan hukum.
“Pelaksanaan operasi harus berdasarkan pemetaan lokasi dan waktu rawan kecelakaan, sehingga penempatan personel dan kegiatan di lapangan benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Adapun enam sasaran prioritas operasi ini, diantaranya, pertama pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, kedua, pengemudi atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, ketiga, pengendara yang melawan arus lalu lintas, keempat, pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, kelima, pengemudi yang menerobos lampu merah.
“Dan, keenam, kendaraan dengan TNKB yang tidak sesuai ketentuan,” tambahnya.
Terhadap pelanggaran lakukan penindakan secara profesional, proporsional, dan humanis, dengan mengutamakan pelanggaran yang berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan.
Keberhasilan operasi bukan diukur dari banyaknya tilang yang dikeluarkan, melainkan dari meningkatnya kepatuhan dan berkurangnya risiko kecelakaan.
Dan, untuk memastikan operasi berjalan optimal, saya memberikan empat penekanan kepada seluruh personel, Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas.
Kedua, laksanakan penegakan hukum secara profesional dan humanis dengan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Optimalkan ETLE secara transparan dan akuntabel. Hindari sikap arogan, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga, utamakan keselamatan personel dan masyarakat. Patuhi prosedur operasional standar dan hindari tindakan yang dapat membahayakan pengguna jalan.
Keempat, perkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam edukasi, pengaturan lalu lintas, serta pencegahan kecelakaan.
“Ingat, tegas bukan berarti arogan, dan humanis bukan berarti membiarkan pelanggaran,” tukasnya.
Penulis : ARIE
