PALEMBANG, LS – Komitmen dan keseriusan menindak tegas, pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditunjukkan Polda Sumsel. Dimana, Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel memastika telah menangani 50 Laporan Polisi (LP) terkait Karhutla, yang terjadi disejumlah wilayah hukum Polda Sumsel.
Bahkan, Polda Sumsel telah menindak tegas para pelaku terlibat Karhutla. Dimana, sebanyak 16 Korporasi tengah dalam proses penyidikan (Sidik. Sekaligus, sudah sebanyak 43 orang sebagian besar perorangan pelaku pembakar hutan dan lahan telah ditahan.
Seperti halnya, disampaikan Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring bahwa<span;> pihaknya bersama dengan Polres jajaran, setidak telah menangani 50 Laporan Polisi (LP) terkait kasus Karhutla.
Tidak hanya itu, bahwa semua berdasarkan laporan tersebut tercatat total luasan lahan yang terbakar di wilayah Sumatera Selatan mencapai 105.972 hektare.
“Dari 50 LP yang kami tangani saat ini, 34 di antaranya melibatkan pelaku perorangan, sedangkan 16 lainnya adalah pihak korporasi. Untuk tersangka perorangan, kurang lebih ada 43 orang yang sudah kami tahan,” beber Kombes Pol Doni sapaan akrbanya belum lama ini.
Ditambahkan, Kombes Pol Doni Polda Sumsel memberikan atensi khusus pada keterlibatan korporasi dalam bencana lingkungan ini. Enam belas perusahaan yang diduga terlibat kini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan (sidik).
“Kasus korporasi terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan jumlah 6 perusahaan. Sisanya tersebar di Ogan Ilir (2 perusahaan), OKU Timur (2 perusahaan), Musi Rawas Utara (2 perusahaan), Muara Enim (2 perusahaan), Banyuasin (1 perusahaan), dan OKU Selatan (1 perusahaan),” kata dia.
Dari hasil pemeriksaan kepolisian, motif para pelaku dalam kasus Karhutla ini cukup beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga adanya unsur kesengajaan. Guna memperkuat proses pembuktian dan penyidikan, Polda Sumsel turut menggandeng Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Basuki Wasis. Dalam keterangannya, Prof. Basuki menjelaskan adanya perbedaan penerapan pasal bagi pelaku perorangan dan korporasi.
“Untuk perkara yang melibatkan perorangan, penyidik dapat menerapkan Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang disesuaikan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Sementara terhadap korporasi, akan dijerat dengan ketentuan Pasal 116 UU PPLH,” ulasnya.
Alasan memperoleh keuntungan ekonomi, ditegaskan Kombes Pol Doni bahwa tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang merusak lingkungan.
“Pihaknya sampai kini pun telah turun langsung ke lokasi kebakaran untuk mengambil sampel tanah, yang nantinya akan diperiksa dan dianalisis lebih lanjut di laboratorium guna memastikan kondisi serta dampak kerusakan yang ditimbulkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan, komitmen Polri dalam melindungi lingkungan. Dimana, hal tersebut juga sesuai arahan Bapak Kapolda yakni pencegahan Karhutla bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat Sumsel.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jajaran Polda Sumsel bersama satgas gabungan siap siaga 24 jam di lapangan guna memastikan Bumi Sriwijaya bebas dari asap dan potensi gangguan keamanan,” tukasnya.
Penulis : ARIE
